Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil

Dasar hukum :

  1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999.
  2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1974 Tentang Pembagian, Penggunaan, Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Besarnya Iuran-iuran yang Dipungut dari Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun.

Usaha kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil meliputi program :

  1. Pensiun dan hari tua,
  2. Asuransi kesehatan,
  3. Tabungan perumahan, dan
  4. Asuransi pendidikan putra putri Pegawai Negeri Sipil.

Setiap Pegawai Negeri Sipil dipungut iuran 10% dari penghasilannya untuk membiayai usaha dalam bidang kesejahteraan, dengan perincian sebagai berikut :

Eselon I Kementerian Keuangan