Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil

Dasar hukum :

  1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999.
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009.
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003.
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2002.
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003.
  6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2002.
  7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003.
  8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 179/KMK.01/2009 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 351/KMK.01/2009.

  1. Kebutuhan (teknis)

    Merupakan faktor-faktor yang diperlukan untuk menentukan formasi dan kualifikasi pegawai baru.

    1. Analisa Beban Kerja (memotret kekuatan masing2 unit eselon I)
      1. Mengetahui kekuatan masing2 unit eselon I
      2. Jabatan yang lowong
      3. Restrukturisasi organisasi (dapat berupa pengembangan maupun perampingan organisasi)
    2. Berhenti
      1. Jumlah pegawai yang pensiun
      2. Jumlah Pegawai yang meninggal dunia
      3. Jumlah Pegawai yang berhenti atas permintaan sendiri
      4. Jumlah Pegawai yang diberhentikan dengan hormat / tidak dengan hormat.
    3. Jumlah pegawai yang ada per 31 Desember tahun anggaran berjalan (bezetting)

  2. Penetapan Menpan / BKN
    1. Formasi Pegawai Negeri Sipil Pusat untuk masing-masing satuan organisasi Pemerintah Pusat setiap tahun anggaran ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Badan Kepegawaian Negara.
    2. Formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk masing-masing satuan organisasi Pemerintah Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota setiap tahun anggaran ditetapkan oleh Kepala Daerah masing-masing setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara, berdasarkan pertimbangan dari Kepala Badan Kepegawaian Negara.
    3. Penetapan dan persetujuan formasi Pegawai Negeri Sipil Pusat dan formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan usul dari :
      1. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat; dan
      2. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah yang dikoordinasikan oleh Gubernur.

Eselon I Kementerian Keuangan