Pilih Topik

Asuransi Kesehatan   Kartu Pegawai
Kartu Suami/Kartu Istri   Kenaikan Pangkat Regular
Kenaikan Pangkat Pilihan   Cuti di Luar Tanggungan Negara
Cuti Alasan Penting   Cuti Tahunan
Cuti Besar   Cuti Sakit
Cuti Bersalin   Pensiun
Pensiun Janda/Duda   Penyesuaian Ijazah
Tugas Belajar   Ijin Melanjutkan Pendidikan Luar Jam Kerja
Ijin Luar Negeri   Beasiswa
Pensiun Dini   Kenaikan Gaji Berkala
Taspen   Uang Pindah
Pengembalian Tabungan Perumahan

Syarat-syarat Mengajukan Cuti Diluar Tanggungan Negara (CTLN):

  1. Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secara terus menerus karena alasan-alasan pribadi yang penting dan mendesak dapat diberikan cuti diluar tanggungan Negara;
  2. CTLN diberikan selama-lamanya 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk satu tahun berikutnya jika ada alasan penting untuk memperpanjangnya;
  3. Permintaan perpanjangan CTLN harus sudah diajukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum CTLN berakhir;
  4. Selama menjalankan CTLN, pegawai tidak berhak menerima penghasilan dari negara dan kurun waktu tersebut tidak diperhitungkan sebagai masa kerja;
  5. Selama menjalankan cuti diluar tanggungan Negara tidak diperhitungkan sebagai masa kerja Pegawai Negeri Sipil;
  6. PNS yang menjalani CTLN diberhentikan dari jabatannya;
  7. CTLN harus mendapat persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara;
  8. PNS yang tidak melaporkan diri kembali setelah selesai menjalankan CTLN diberhentikan dengan hormat sebagai PNS;
  9. PNS yang melaporkan diri kembali kepada instansi induknya setelah habis masa menjalankan cuti diluar tanggungan Negara, maka:
    1. Apabila ada lowongan ditempatkan kembali;
    2. Apabila tidak ada lowongan, maka pimpinan instansi yang bersangkutan melaporkannya kepada Kepalan Badan Kepegawaian Negara untuk kemungkinan ditempatkan pada instansi lain;
    3. Apabila penempatan yang dimaksud tidak mungkin maka PNS yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya karena kelebihan dengan mendapat hak-hak kepegawaian menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Eselon I Kementerian Keuangan